DETIKMETRO.SITE, Jakarta – Serikat Petani Indonesia (SPI) memperingati Hari Pangan Sedunia pada 16 Oktober 2025 dengan menggelar aksi demonstrasi di Silang Monas, Jakarta. Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan nasional yang dilakukan SPI untuk menuntut pemerintah melanjutkan reforma agraria dan mewujudkan kedaulatan pangan.
Wahyu Rakib, Sekretaris Umum DPP SPI, dalam wawancaranya kepada tim DetikMetro menjelaskan bahwa dalam aksi ini, SPI menyampaikan beberapa tuntutan utama, antara lain:
1. Menyelesaikan konlik agraria yang dihadapi anggota SPI maupun petani Indonesia
secara menyeluruh, dan menghentikan segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi dalam
penyelesaian konflik agraria terjadi.
2. Mengalokasikan tanah yang dikuasai perusahaan perkebunan dan kehutanan sebagai Tanah Objek Refoma Agraria (TORA). Penertiban Kavasan Hutan (PKH) yang sedang dilaksanakan satgas PKH saat ini harus menjadi bagian dari TORA.
3. Merevisi Perpres Percepatan Reforma Agraria No. 62 Tahun 2023 agar sejalan dengan agenda kedaulatan pangan dan peningkaian kesejahteran petani serta masyarakat desa.
4. Merevisi UU Pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan; UU Kehutanan untuk reforma agraria; dan UU Koperasi untuk memperkuat koperasipetani: serta mendorong pembentukan UU Masyarakat Adat.
5. Segera mencabut UU Cipta Kerja, yang telah nyata membuat kemunduran ekonomi Indonesia kehilangan lapangan kerja, memperlebar ketimpangan agraria, ketergantungan pangan dari impor, kemunduran di bidang pendidikan dan kesehatan di Indonesia.
6. Membentuk Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Nasional Kesejahteran Petani untuk memastikan keberlanjutan dan implementasi kebjakan reforma agraria dan kedaulatan pangan.
Wahyu Rakib, menambahkan, di Hari Pangan sedunia ini, secara khusus kami sampaikan bahwa Kedaulatan pangan bisa terwujud apabila;
1. Reforma agraria harus dijalankan dengan mendistribusikan tanah kepada para petani gurem, buruh tani dan buruh perkebunan, dan orang-orang tak bertanah di pedesan, serta perkotaan, dan menguatkan hak masyarakat adat atas tanah ulayatnya.
2. Merombak sistem pertanian di Indonesia bercorak revolusi hijau menjadi pertanian
sistem agroekologi
3. Produksi pangan dan pertanian di Indonesia haruslah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri Indonesia, terutama untuk kebutuhan pangan, dan sandang,.serta perumahan untuk rakyat Indonesia. Menolak Impor pangan untuk kebutuhan pokok rakyat Indonesia
4. Harga kebutuhan pangan, sandang, dan perumahan dikendalikan oleh negara. Harga
produksi petani layak bagi petani dan konsumen
5. Menempatkan koperasi sebagai soko guru ekonomi lndonesia, dengan membangun dan mengembangkan koperasi produksi petani, koperasi distribusi produksi pertanian, dan koperasi konsumen.
6. Kelembagaan yang mengurus pangan dan pertanian di Indonesia haruslah bisa menjadi lembaga yang mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia
SPI juga mendesak pemerintah untuk segera mengeksekusi redistribusi tanah melalui TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) di wilayah transmigran, berdasarkan data konflik agraria yang telah diserahkan. Selain itu, SPI juga menuntut distribusi pupuk yang merata dan melibatkan koperasi petani dalam prosesnya.
Peraturan Presiden terbaru tahun 2025 mengatur tata kelola pupuk bersubsidi, termasuk melibatkan koperasi petani sebagai kelembagaan baru.
Meskipun koperasi petani (khususnya koperasi SPI) telah dimasukkan dalam regulasi, mereka belum terlibat langsung dalam distribusi pupuk bersubsidi.
Distribusi pupuk masih dilakukan oleh perusahaan atau BUMN, meskipun ada koperasi seperti Kopdes Merah Putih.
Sebagai alternatif, organisasi telah mempraktikkan produksi pupuk organik untuk mengatasi masalah distribusi pupuk bersubsidi yang belum merata. jelas Wahyu Rakib
Aksi demonstrasi yang dilakukan SPI melibatkan ratusan massa dan berencana untuk melibatkan ribuan massa di bulan depan untuk mengawal pansus dan penyelesaian konflik agraria serta mewujudkan kedaulatan pangan.
“Wahyu Rakib, Sekretaris Umum DPP SPI, menyatakan bahwa SPI akan terus mengawal proses penyelesaian konflik agraria dan mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia,” (Ika S)
